Romantika Kesaktian Pancasila: Dialektika Soekarno dan Soeharto dalam Merawat Gerakan Pramuka

JAKARTA — Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober menjadi momentum untuk kembali membaca perjalanan Pancasila dalam sejarah Indonesia. Di dalam perjalanan tersebut, Gerakan Pramuka memiliki hubungan yang erat dengan upaya pendidikan karakter, pembentukan generasi muda, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila.

Jika dibaca melalui perjalanan sejarah Gerakan Pramuka, sosok Soekarno dan Soeharto hadir dalam dua fase sejarah yang berbeda. Keduanya memiliki gaya kepemimpinan dan konteks politik yang berbeda, tetapi sama-sama tercatat dalam perjalanan kelembagaan Gerakan Pramuka.

Soekarno menjadi tokoh sentral dalam proses penyatuan organisasi kepanduan ke dalam satu wadah Gerakan Pramuka pada 1961. Sementara itu, pada masa Soeharto, Gerakan Pramuka berkembang dalam kerangka pembangunan nasional dan memperoleh berbagai infrastruktur pembinaan, termasuk berkembangnya Bumi Perkemahan dan Graha Wisata (Buperta) Cibubur.

Dalam pembacaan reflektif, dua periode tersebut dapat dipertemukan melalui satu tema besar: Pancasila dan pembinaan generasi muda.

Dari Tunas yang Ditanam Sang Proklamator

Gerakan Pramuka tidak lahir di ruang kosong. Kelahirannya merupakan bagian dari proses panjang konsolidasi organisasi kepanduan di Indonesia. Menurut sejarah yang dipublikasikan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, pada akhir 1950-an terdapat banyak organisasi kepanduan yang kemudian mendorong gagasan penyatuan dalam satu wadah nasional.

Pada 9 Maret 1961, nama Pramuka diresmikan dan tanggal tersebut kemudian dikenal sebagai Hari Tunas Gerakan Pramuka. Selanjutnya, pada 20 Mei 1961 diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka. Pada 20 Juli 1961, para wakil organisasi kepanduan menyatakan ikrar untuk meleburkan diri ke dalam Gerakan Pramuka.

Puncak rangkaian awal tersebut terjadi pada 14 Agustus 1961. Pada hari itu Gerakan Pramuka diperkenalkan secara resmi kepada masyarakat melalui upacara di halaman Istana Negara. Presiden Soekarno menganugerahkan Panji Gerakan Pendidikan Kepanduan Praja Muda Karana kepada Ketua Kwartir Nasional pertama, Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Tanggal tersebut kemudian diperingati sebagai Hari Pramuka.

Dengan demikian, dalam sejarah kelembagaan Gerakan Pramuka, Soekarno menempati posisi penting sebagai Presiden yang menginisiasi konsolidasi kepanduan ke dalam satu organisasi nasional.

Pramuka sebagai Pendidikan Kaum Muda

Gagasan Gerakan Pramuka sejak awal tidak sekadar berkaitan dengan kegiatan perkemahan. Pendidikan kepanduan ditempatkan sebagai bagian dari pembentukan karakter dan kepribadian kaum muda.

Semangat tersebut kemudian tetap terlihat dalam landasan hukum Gerakan Pramuka. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka menyebut bahwa Gerakan Pramuka berasaskan Pancasila. Undang-undang tersebut juga menempatkan Gerakan Pramuka sebagai wadah pendidikan, pengembangan, pengabdian masyarakat, serta kegiatan yang berorientasi pada pendidikan.

Tujuan Gerakan Pramuka dalam undang-undang tersebut antara lain membentuk anggota yang berkepribadian, patriotik, disiplin, menjunjung nilai luhur bangsa, memiliki kecakapan hidup, serta mampu mengamalkan Pancasila dan berkontribusi dalam menjaga serta membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Karena itu, hubungan antara Pramuka dan Pancasila bukan hanya simbolik. Pancasila menjadi salah satu dasar dalam penyelenggaraan pendidikan kepramukaan.

Dari Soekarno ke Soeharto: Pramuka dalam Dua Zaman

Perubahan politik setelah peristiwa 1965 membawa Indonesia memasuki fase sejarah yang berbeda. Soekarno kemudian meninggalkan tampuk kekuasaan, sementara Soeharto tampil sebagai pemimpin pada era berikutnya.

Dalam sejarah kepemimpinan Gerakan Pramuka, Kwartir Nasional mencatat Soekarno sebagai Ketua Majelis Pembimbing Nasional pada periode 1945–1967, sedangkan Soeharto menjabat pada periode 1967–1998.

Jika Soekarno dapat dilihat sebagai tokoh yang berada pada fase awal pembentukan Gerakan Pramuka, maka masa Soeharto menjadi periode ketika Gerakan Pramuka berkembang dalam suasana pembangunan nasional yang sangat kuat.

Di sinilah muncul dialektika yang menarik. Gerakan Pramuka tetap berada dalam satu organisasi, tetapi konteks sosial-politik yang melingkupinya mengalami perubahan besar.

Buperta Cibubur dan Infrastruktur Pembinaan Pramuka

Salah satu warisan penting perkembangan Gerakan Pramuka pada masa Orde Baru adalah berkembangnya Bumi Perkemahan dan Graha Wisata (Buperta) Wiladatika Cibubur.

Kwartir Nasional mencatat bahwa kawasan seluas sekitar 210 hektare tersebut sebelumnya merupakan lahan perkebunan karet. Pada awal 1970-an, lahan tersebut diusulkan menjadi bumi perkemahan bagi anggota Pramuka dan kemudian digunakan untuk Jambore Nasional pertama pada 1973.

Buperta kemudian berkembang dengan berbagai fasilitas pembinaan dan kegiatan kepramukaan. Kawasan tersebut menjadi salah satu pusat kegiatan besar Gerakan Pramuka dan terus digunakan untuk berbagai kegiatan nasional maupun internasional.

Perkembangan kelembagaan dan fasilitas Pramuka tersebut memperlihatkan bagaimana Gerakan Pramuka pada masa itu ditempatkan sebagai salah satu sarana pembinaan generasi muda dalam kerangka pembangunan nasional.

Dalam pembacaan reflektif, apabila Soekarno dapat digambarkan sebagai tokoh yang meletakkan fondasi ideologis dan kelembagaan awal Gerakan Pramuka, maka era Soeharto memperlihatkan proses pelembagaan dan pengembangan infrastrukturnya dalam skala besar.

Hari Kesaktian Pancasila dan Ingatan Kolektif

Di sisi lain, 1 Oktober memiliki makna historis tersendiri dalam perjalanan Pancasila. Pemerintah menetapkan tanggal tersebut sebagai Hari Kesaktian Pancasila melalui Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1967. Peringatan tersebut kemudian menjadi agenda nasional yang berkaitan erat dengan ingatan atas peristiwa politik dan kekerasan pada 1965.

Dalam praktiknya, peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi ruang untuk menegaskan kembali Pancasila sebagai dasar negara. Pada masa Orde Baru, peringatan tersebut berkaitan dengan penegasan bahwa Pancasila tidak tergantikan sebagai dasar negara dan ditandai dengan pembacaan Ikrar pada setiap upacara.

Karena itu, istilah “kesaktian” dalam konteks peringatan kenegaraan dapat dibaca sebagai simbol keteguhan Pancasila sebagai dasar negara, bukan sebagai pengertian mistis.

Lubang Buaya, Memori Sejarah, dan Pancasila

Peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Gerakan 30 September 1965 menjadi salah satu titik paling menentukan dalam sejarah politik Indonesia. Tujuh perwira TNI Angkatan Darat menjadi korban penculikan dan pembunuhan dalam rangkaian peristiwa tersebut.

Setelah itu, Lubang Buaya berkembang menjadi ruang memorial dan simbol penting dalam narasi sejarah resmi mengenai peristiwa 1965. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila kemudian dipusatkan di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya. Hingga kini, upacara nasional 1 Oktober dilaksanakan di lokasi tersebut.

Dalam konteks inilah Pramuka dan Pancasila dapat dipertemukan dalam ruang refleksi. Gerakan Pramuka secara resmi berasaskan Pancasila dan bertujuan membentuk generasi muda yang mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila.

Pramuka, Pancasila, dan Warisan Dua Zaman

Menarik untuk membaca sejarah tersebut bukan sebagai pertentangan antara siapa yang paling berjasa, melainkan sebagai perjalanan sebuah organisasi yang melewati perubahan zaman.

Soekarno berada pada fase lahirnya Gerakan Pramuka sebagai wadah tunggal pendidikan kepanduan. Soeharto berada pada fase ketika Gerakan Pramuka berkembang dalam sistem pembangunan nasional dan memperoleh berbagai fasilitas pembinaan, termasuk Buperta Cibubur.

Dalam perspektif reflektif, Soekarno meletakkan tunas, sedangkan generasi setelahnya ikut membesarkan pohon Gerakan Pramuka. Namun, Gerakan Pramuka pada akhirnya bukan milik satu rezim, satu presiden, atau satu generasi.

Gerakan Pramuka adalah bagian dari perjalanan masyarakat Indonesia. Nilai-nilai yang diwariskan melalui pendidikan kepramukaan terus diteruskan dari generasi ke generasi.

Himne Gerakan Pramuka bahkan secara eksplisit menyebut anggota Pramuka sebagai “Manusia Pancasila”. Rumusan tersebut tercantum dalam Anggaran Dasar Gerakan Pramuka.

Di situlah titik temu antara Pramuka dan Pancasila menemukan relevansinya. Pancasila tidak berhenti sebagai teks, sedangkan Pramuka tidak berhenti sebagai kegiatan perkemahan. Keduanya bertemu dalam pendidikan karakter, pengabdian, kedisiplinan, persaudaraan, dan tanggung jawab kebangsaan.

Pramuka Bukan Milik Orde Lama atau Orde Baru

Romantika Pramuka pada akhirnya adalah romantika perjalanan Indonesia itu sendiri. Dari Soekarno ke Soeharto, dari masa revolusi menuju pembangunan, dari konsolidasi organisasi menuju pelembagaan pendidikan kepramukaan.

Pramuka bukan milik Orde Lama. Pramuka juga bukan milik Orde Baru. Gerakan Pramuka adalah milik bangsa Indonesia dan terus diwariskan kepada generasi yang datang kemudian.

Buperta Cibubur, gugus depan, kwartir, satuan karya, perkemahan, pengabdian masyarakat, hingga berbagai aktivitas pendidikan kepramukaan menjadi bagian dari perjalanan panjang tersebut.

Hari Kesaktian Pancasila memberi kesempatan untuk mengingat kembali perjalanan sejarah bangsa. Sementara Gerakan Pramuka memberikan ruang bagi generasi muda untuk menerjemahkan nilai-nilai kebangsaan itu melalui tindakan nyata.

Karena itu, menjaga Pancasila tidak cukup hanya dengan mengingat sejarah. Nilai-nilainya perlu dipelajari, diamalkan, dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

Dan di sanalah Pramuka memiliki ruangnya sendiri: mendidik generasi muda untuk belajar, berkarya, mengabdi, serta menjaga persatuan Indonesia.

Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober. Mari mengheningkan cipta, mengenang sejarah, dan meneruskan nilai-nilai kebangsaan melalui karya nyata.

Penulis: Zulfahmi MD
Andalan Nasional Gerakan Pramuka

Post a Comment

أحدث أقدم
close
tunasmandiricorp